 |
| Pemimpin Hizbullah, Naim Qassem |
Disrupsi.id, Medan - Situasi politik di Lebanon kembali memanas setelah Wakil Sekretaris Jenderal Hizbullah, Sheikh Naim Qassem, menolak keras rencana pemerintah untuk melucuti senjata kelompok bersenjata yang mendapat dukungan Iran.
Dalam pidato yang disiarkan televisi pada 15 Agustus 2025, Qassem menuding keputusan tersebut sebagai bagian dari “agenda AS–Israel” yang dianggap akan melemahkan Lebanon di hadapan musuh. Ia memperingatkan, upaya paksa melucuti senjata akan menyebabkan “tidak ada kehidupan” di Lebanon dan berpotensi memicu perang saudara.
Qassem menegaskan Hizbullah tidak akan menyerahkan senjata selama agresi Israel berlanjut. Ia bahkan menyebut kelompoknya siap berperang seperti “Perang Karbala” demi mempertahankan perlawanannya. Ia juga menyalahkan pemerintah atas segala ledakan internal atau kehancuran jika rencana tersebut diterapkan, meskipun dialog masih mungkin dilakukan untuk saat ini.
Pernyataan Qassem mendapat tanggapan tegas dari Perdana Menteri Lebanon, Nawaf Salam. Ia menyebut ancaman Hizbullah sebagai ancaman perang saudara yang tidak dapat diterima. Salam menekankan bahwa semua senjata seharusnya berada di bawah kendali negara melalui militer dan aparat keamanan resmi, serta menolak tuduhan bahwa pemerintahnya tunduk pada kepentingan AS–Israel.
Ketegangan ini muncul setelah kabinet Lebanon menyetujui rencana darurat pelucutan senjata kelompok bersenjata non-negara, yang didukung oleh AS dan sekutu lainnya. Beberapa analis melihat pernyataan Hizbullah sebagai upaya mempertahankan pengaruhnya di tengah tekanan regional, sementara pihak oposisi seperti Samir Geagea dari Lebanese Forces menilainya sebagai ancaman langsung terhadap institusi negara.
Isu ini menjadi sorotan media internasional dan ramai diperbincangkan di platform X, dengan perdebatan sengit antara pihak yang mendukung maupun menolak Hizbullah. (pujo)
Baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News.