disrupsi.id - Medan | Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) menyatakan komitmennya dalam mendukung program percepatan optimalisasi lahan dan cetak sawah yang digagas oleh pemerintah pusat sebagai bagian dari strategi nasional menuju swasembada pangan.
Hal ini disampaikan langsung oleh Wakil Gubernur Sumut, Surya usai mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Monitoring dan Percepatan Optimalisasi Lahan dan Cetak Sawah yang dipimpin Wakil Menteri Pertanian (Wamentan), Sudaryono, secara virtual pada Jumat (20/6).
"Kami di Sumatera Utara tentu menyambut baik dan siap mempercepat pelaksanaan program ini agar mendukung tercapainya ketahanan dan kemandirian pangan nasional," ujar Surya dari ruang kerjanya di Kantor Gubernur Sumut, Jalan Pangeran Diponegoro, Medan.
Rakor tersebut menjadi ajang evaluasi dan penguatan sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan berbagai pemangku kepentingan dalam meningkatkan produktivitas pertanian. Program ini mencakup pengembangan lahan baru serta optimalisasi lahan pertanian yang sudah ada agar lebih produktif.
Data Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Sumut menunjukkan, dari target optimalisasi lahan rawa seluas 33.945 hektare pada tahun 2025, sekitar 11.509 hektare telah selesai dibangun atau direhabilitasi infrastruktur pengairannya. Sementara 22.436 hektare lainnya masih dalam tahap pengerjaan.
Selain itu, Pemprov Sumut juga telah melaksanakan Survei Investigasi dan Desain (SID) untuk lahan non-rawa di 18 kabupaten/kota dengan total area mencapai 15.811 hektare. Usulan pencetakan sawah juga telah diajukan di enam kabupaten dengan luas mencapai 6.000 hektare.
Namun, sejumlah usulan masih dalam proses verifikasi teknis karena sebagian lahan yang diusulkan beririsan dengan kawasan hutan dan Hak Guna Usaha (HGU), sehingga saat ini masih menunggu pembaruan data CP/CL (Calon Petani/Calon Lokasi).
"Dengan perencanaan yang matang dan pelaksanaan yang terkoordinasi, kami berharap semua program ini dapat berjalan optimal guna memperkuat ketahanan pangan di Sumut dan secara nasional," tambah Surya.
Wakil Menteri Pertanian, Sudaryono, menegaskan pentingnya percepatan penyelesaian administrasi untuk mendukung pengolahan lahan, baik lahan pasca-optimalisasi maupun lahan baru hasil perluasan. Ia juga meminta kepala daerah, baik gubernur maupun bupati, untuk mempercepat penerbitan dokumen administrasi seperti SK KPA serta pelaksanaan kegiatan di lapangan.
"Untuk pelaksanaan konstruksi hasil SID, tidak perlu menunggu seluruh paket selesai. Proyek bisa dijalankan secara bertahap sesuai progres SID yang telah rampung," tegas Sudaryono.
Rakor ini juga dihadiri oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian Ali Jamil, Plt. Dirjen Lahan dan Irigasi Pertanian Husnain, serta Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Sumut, Rajali, yang mendampingi Wagub Sumut. (*)
Baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News.