disrupsi.id - Medan | Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) menunjukkan komitmen mendukung percepatan pendirian Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP). Guna memastikan pelaksanaan program ini berjalan optimal, Satuan Tugas (Satgas) KDMP di tingkat provinsi dan kabupaten/kota akan dibentuk.
Program Koperasi Merah Putih merupakan inisiatif strategis pemerintah pusat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dari akar rumput, yakni desa dan kelurahan. Melalui koperasi, masyarakat diharapkan bisa lebih mandiri secara ekonomi serta berperan aktif dalam menggerakkan roda perekonomian nasional.
Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara, M. Armand Effendy Pohan, menegaskan bahwa pihaknya akan mempercepat pembentukan Satgas KDMP, sesuai instruksi Menteri Dalam Negeri (Mendagri).
“Kita ingin program KDMP ini segera diimplementasikan. Dukungan dari semua pihak sangat dibutuhkan agar manfaatnya bisa langsung dirasakan masyarakat desa dan kelurahan,” ujar Armand usai mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi 2025 secara virtual dari Kantor Gubernur Sumut, Medan, Senin (19/5/2025).
Ia menyebutkan, total anggaran nasional yang disiapkan untuk program ini mencapai Rp300 triliun. Dana tersebut akan mengalir langsung ke tingkat desa dan kelurahan, yang diharapkan mampu memperkuat perputaran ekonomi lokal.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan bahwa keberhasilan program KDMP sangat bergantung pada sinergi antara pemerintah pusat dan daerah. Pemerintah daerah, menurutnya, dapat mengalokasikan dana dari pos Biaya Tidak Terduga (BTT) untuk mendukung pendirian koperasi tersebut.
“Keterlibatan aktif pemerintah daerah sangat penting, terutama dalam aspek pendanaan dan fasilitasi,” tegas Tito.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Zulkifli Hasan, menekankan pentingnya membangun ekosistem ekonomi desa sebagai kelanjutan dari pembangunan infrastruktur dan ketahanan pangan nasional. Ia menyebut lebih dari Rp750 triliun akan beredar di masyarakat tahun ini, yang harus dimanfaatkan untuk memperkuat sektor ekonomi desa.
“Kita punya stok pangan memadai, sekarang saatnya memperkuat fondasi ekonomi desa agar kesejahteraan masyarakat bisa meningkat secara merata,” kata Zulkifli Hasan.
Rapat koordinasi tersebut juga dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi seperti Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti, Kepala Bappenas Rachmat Pambudy, Wamendagri Bima Arya, serta para gubernur, bupati, dan wali kota dari seluruh Indonesia. Keterlibatan lintas sektor ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam membangun kemandirian ekonomi di tingkat desa melalui koperasi. (*)
Baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News.