disrupsi.id - Medan | Sengketa empat pulau di perbatasan Aceh - Sumatera Utara (Sumut) makin memanas. Baru baru ini video yang menunjukkan Gubernur Aceh Muzakir Manaf yang akrab disapa Muallem meninggalkan Gubernur Sumatra Utara Bobby Nasution di tengah pertemuan resmi yang membahas persoalan tersebut viral di media sosial.
Dalam video yang dilihat Jumat (13/6/2025), peristiwa itu terjadi pada 4 Juni 2025 saat Bobby mengunjungi Gubernur Mualem di Pendopo Gubernur Aceh di Banda Aceh. Kedatangan Bobby untuk membahas masalah empat pulau Aceh yang secara administratif kini ditetapkan menjadi milik Sumut.
Pada awal kedatangan, Bobby disambut secara hangat oleh Muzakir Manaf bersama sejumlah pejabat Aceh. Mualem menyampaikan sambutan positif dan harapan agar diskusi berjalan lancar.
"Selamat datang di tempat kami Aceh. Mudah mudahan pak gubernur semoga nyaman dan semua sukses ya kita sama sama," ucap Muzakir yang juga mantan Panglima Perang GAM (Gerakan Aceh Merdeka).
Namun suasana hangat tersebut tak bertahan lama. Tak lama setelah pertemuan dimulai, Mualem tiba-tiba berpamitan dan meninggalkan ruangan, dengan alasan ada agenda lain yang telah menunggu.
"Kita sudah jumpa ya di Nagela kemarin. Pak gubernur berhubung saya sudah ditunggu di sana di Mabuk , jadi saya pamit. Dengan rendah hati saya minta maaf," ungkapnya.
Namun demikian, Muzakir menyatakan Bobby tetap bisa melanjutkan pembahasan empat pulau itu dengan perwakilan pemerintah Aceh yang hadir di sana.
"Acara ini dipandu oleh bapak bapak ini untuk melanjutkan rapat nanti," ungkapnya.
Reaksi Bobby Nasution tampak penuh keheranan. Ia bahkan sempat memastikan kembali apakah benar Mualem akan meninggalkan pertemuan.
"Ya berarti pak gubernur langsung jalan?," tanya Bobby.
Muzakir pun kembali meminta maaf dan menegaskan bahwa dirinya sudah menunda kepergian demi menyambut kedatangan Bobby.
"Iya minta maaf beribu maaf juga. Pak juga saya sudah mau pergi. Tapi gak apa apa menunggu pak gubernur. Saya terpaksa menunggu pak gubernur. Karena capek capek. Jadi untuk selanjutnya pak gubernur silahkan dengan orang ini. Kita pamit ke Abdya. Terimakasih banyak pak gubernur," pungkasnya.
Video itu lantas viral di media sosial. Publik menilai tindakan tersebut sebagai sinyal ketegangan serius di antara dua kepala daerah dan mempertanyakan langkah pemerintah pusat yang dinilai mengabaikan aspirasi masyarakat Aceh.
"Tinggalkan Bobby bagus sekali," tulis netizen menanggapi video viral itu.
"Muka Gub Sumut kesal kayaknya, baru sampe ditinggal pergi, wkwkwkkwkw," ucap netizen lainnya.
"Jangan sampe empat pulau itu jatuh ke Medan pak gubernur pasti orang Aceh sangat kecewa sama bapak," tulis netizen.
Sementara itu, Bobby Nasution menegaskan polemik terkait kepemilikan pulau di perbatasan antara Sumatera Utara dan Aceh sebaiknya dibahas langsung bersama Pemerintah Pusat, dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
“Saya dari awal kemarin ke Aceh, bertemu dengan Gubernur Aceh. Kami ingin sampaikan bahwa untuk masalah kepemilikan pulau, mohon maaf, mau kita bahas dari pagi sampai pagi pun sebenarnya tidak akan ada solusinya,” ujar Bobby, Kamis (13/6/2025).
Bobby menyatakan Pemprov Sumut membuka diri jika harus membahas ulang. Menurutnya, pembahasan yang dilakukan di daerah tidak akan menyelesaikan persoalan karena keputusan tetap berada di tangan pemerintah pusat.
“Kalau mau dibahas, ayo sama-sama. Kami terbuka. Tapi kalau soal keputusan, biarlah menjadi kewenangan pemerintah pusat. Jangan kita bahas dengan pihak yang tidak bisa memutuskan,” tegasnya.
Konflik ini bermula dari keputusan Pemerintah Pusat melalui Kepmendagri Nomor 100.1.1.1-6117 Tahun 2024 menetapkan bahwa Pulau Mangkir Besar (juga dikenal sebagai Pulau Mangkir Gadang), Pulau Mangkir Kecil (Mangkir Ketek), Pulau Lipan dan Pulau Panjang secara administratif masuk ke wilayah Sumatera Utara.
Pemerintah Aceh menilai keputusan tersebut mengabaikan sejarah, identitas, dan peta wilayah yang selama ini mengakui pulau-pulau tersebut sebagai bagian dari Aceh.
Reaksi keras dari berbagai tokoh dan masyarakat Aceh pun bermunculan, dengan menuding ada muatan politis di balik keputusan itu. Beberapa pihak bahkan mengaitkannya dengan dugaan upaya ‘balas jasa’ politik Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian kepada Jokowi. (*)
Baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News.