disrupsi.id - Medan | Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) menegaskan komitmennya dalam melestarikan kawasan hutan tropis Batangtoru yang memiliki keanekaragaman hayati tinggi.
Komitmen ini ditunjukkan melalui peluncuran Kelompok Kerja (Pokja) Perlindungan dan Pengelolaan Terpadu Ekosistem Batangtoru yang resmi diperkenalkan dalam Dialog Para Pihak dan Sosialisasi Pokja di Hotel Santika, Medan, Selasa (24/6/2025).
Wakil Gubernur Sumut, Surya, dalam sambutannya mengatakan bahwa Hutan Batangtoru merupakan kawasan strategis yang tidak hanya kaya akan flora dan fauna langka seperti Harimau Sumatera, Beruang, Rangkong, dan Orangutan Tapanuli—spesies endemik yang baru diidentifikasi pada 2017—tetapi juga menjadi sumber kehidupan bagi masyarakat lokal.
“Hutan Batangtoru adalah anugerah alam yang tak ternilai. Ia menyuplai air bersih, udara segar, serta menjadi sumber pangan dan obat-obatan alami bagi warga sekitar,” ujar Surya.
Ia menambahkan, kawasan hutan yang mencakup wilayah Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, dan Kota Sibolga ini juga memiliki nilai adat yang dijaga turun-temurun oleh masyarakat lokal. Gangguan terhadap ekosistem ini—baik berupa aktivitas ilegal maupun eksploitasi berlebihan—dapat berdampak langsung pada keseimbangan lingkungan dan meningkatkan risiko bencana alam.
Sebagai bentuk konkret dari komitmen pemerintah, telah diterbitkan Keputusan Gubernur Sumut Nomor 188.44/156/KPTS/2025 yang menetapkan pembentukan Pokja Ekosistem Batangtoru. Tujuannya adalah untuk memperkuat sinergi antara pemerintah daerah, kalangan akademisi, sektor swasta, dan mitra pembangunan dalam melindungi kawasan tersebut secara menyeluruh.
Pokja ini bertugas melakukan kajian, merumuskan kebijakan strategis, serta mengawasi pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan hutan Batangtoru secara berkelanjutan. Inisiatif ini juga sejalan dengan semangat “Kolaborasi Sumut Berkah” yang tercantum dalam visi pembangunan berkelanjutan daerah.
Surya turut menekankan pentingnya merancang rencana aksi lintas sektor dari hulu ke hilir, menyelaraskan kebijakan tata ruang, serta mempermudah proses birokrasi agar tidak menghambat inisiatif pelestarian lingkungan. Ia juga mendorong mitra pembangunan untuk berkontribusi aktif melalui riset, masukan kebijakan, dan pelibatan masyarakat, dengan tetap fokus pada penguatan ekonomi berbasis alam.
“Tim Pokja harus menjadikan forum ini sebagai wadah kolaboratif, tempat berbagi gagasan, dan titik awal pengawalan serius terhadap warisan ekologis Batangtoru bagi generasi masa depan,” tegasnya.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Sumut, Yuliani Siregar, menambahkan bahwa keberadaan Pokja ini merupakan langkah nyata menindaklanjuti arahan Gubernur Bobby Nasution untuk memperketat pengawasan terhadap aktivitas perusahaan yang beroperasi di dalam atau sekitar hutan Batangtoru.
Dialog dan sosialisasi ini turut dihadiri oleh Guru Besar UMSU Prof. Sabrina, perwakilan pemerintah daerah dari empat wilayah di kawasan Batangtoru, LSM lingkungan, serta sejumlah perusahaan yang beraktivitas di kawasan strategis ini. (*)
Baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News.