disrupsi.id - Medan | Penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak yang berkualitas memerlukan keterlibatan aktif dari masyarakat. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sumatra Utara (Sumut) mengajak masyarakat untuk turut serta dalam mengawasi setiap tahapan Pilkada 2024, guna memastikan proses demokrasi berjalan dengan transparansi dan keadilan.
Anggota Bawaslu Sumut, Saut Boangmanalu, menekankan pentingnya partisipasi masyarakat, terutama para aktivis dan intelektual, dalam membuka ruang diskusi dan bertukar informasi untuk menciptakan Pilkada yang lebih demokratis. "Kami sangat terbuka untuk berkomunikasi dan bekerja sama dengan berbagai elemen masyarakat, termasuk kelompok atau individu yang peduli terhadap pengawasan Pilkada," ujarnya saat mengadakan Focus Group Discussion (FGD) tentang Pengawasan Partisipatif di Stabat, Kabupaten Langkat pada 26 Oktober 2024.
Menurut Saut, Bawaslu memiliki komitmen kuat untuk memastikan Pilkada serentak 2024 berjalan sesuai dengan prinsip demokrasi. Keterbukaan informasi dan komunikasi antara Bawaslu dan masyarakat menjadi kunci dalam pencegahan pelanggaran selama tahapan pemilihan. Selain itu, Saut menambahkan bahwa FGD ini juga merupakan upaya untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di Bawaslu dalam menghadapi tantangan Pilkada yang semakin kompleks.
Partisipasi Masyarakat: Pilar Utama Pengawasan Pilkada
Kolaborasi antara lembaga, organisasi, dan masyarakat menjadi hal yang tidak terpisahkan dalam pengawasan Pilkada. Psalmen Padang, perwakilan Kolaborasi Anak Bangsa Provinsi Sumut, menjelaskan bahwa FGD adalah wadah untuk menyampaikan aspirasi dari berbagai pihak. Menurutnya, dengan membuka ruang bagi organisasi-organisasi untuk berpartisipasi, Bawaslu memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk turut mengawasi Pilkada agar dapat berjalan dengan baik.
Rina Melati Sitompul, seorang akademisi, juga mengingatkan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam memantau proses pemilu dari tingkat pusat hingga daerah. "Keikutsertaan masyarakat dalam pengawasan Pilkada sangat vital untuk memastikan bahwa pemimpin terpilih dapat menepati janjinya dan menghindari potensi kecurangan," ujar Rina.
Keterbatasan Bawaslu dan Pentingnya Peran Masyarakat
Ketua Pengurus Alumni GMNI Langkat, Terang Mulia Sembiring, turut memberikan pandangannya mengenai peran masyarakat dalam pengawasan Pilkada. Ia menyebutkan bahwa meskipun Bawaslu berupaya maksimal, keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran dapat menghambat pengawasan yang optimal. Oleh karena itu, Sembiring menekankan bahwa partisipasi aktif masyarakat sangat diperlukan untuk memastikan proses pemilihan berlangsung dengan jujur dan adil.
Sebagai bagian dari masyarakat yang memiliki hak dan kewajiban dalam menjaga kualitas demokrasi, setiap individu memiliki peran penting dalam mencegah kecurangan dan memastikan pemimpin yang terpilih benar-benar mampu memenuhi harapan rakyat. Keterlibatan masyarakat dalam pengawasan Pilkada serentak 2024 akan membawa dampak besar bagi terciptanya pemerintahan yang bersih dan akuntabel.
Kesimpulan: Membangun Demokrasi Melalui Partisipasi Aktif
Keterlibatan masyarakat dalam pengawasan Pilkada serentak 2024 adalah hal yang sangat penting untuk menciptakan proses demokrasi yang transparan, bebas dari kecurangan, dan menghasilkan pemimpin yang bertanggung jawab. Melalui kolaborasi antara Bawaslu, lembaga terkait, dan masyarakat, diharapkan Pilkada 2024 akan berjalan lancar dan menghasilkan pemimpin yang dapat dipercaya. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama berpartisipasi aktif dalam memastikan keberhasilan Pilkada serentak 2024.
Baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News.