disrupsi.id - Medan | Dalam upaya memastikan kelancaran Pemilu Serentak 2024, Ketua Bawaslu Sumatera Utara, M. Aswin Diapari Lubis, mengajak semua elemen masyarakat untuk berperan aktif dalam mendukung terselenggaranya pemilu yang transparan, adil, dan berkualitas.
Ajakan ini disampaikan dalam acara Rapat Koordinasi bersama berbagai pihak terkait yang berlangsung di Sumatera Utara. Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat fungsi kelembagaan dalam rangka menyukseskan pemilu yang sesuai dengan prinsip demokrasi.
Dalam kesempatan tersebut, Aswin menekankan pentingnya sinergi antara lembaga pemerintah, masyarakat, dan organisasi terkait. Semua pihak, baik dari sektor pemerintahan, partai politik, maupun organisasi masyarakat, diharapkan dapat bekerja sama untuk menciptakan proses pemilu yang terbuka dan terhindar dari segala bentuk kecurangan.
“Pemilu adalah momen besar yang menentukan arah bangsa. Oleh karena itu, partisipasi masyarakat dalam pengawasan dan keterlibatan dalam setiap tahapan pemilu sangat penting untuk menjamin kualitas demokrasi,” ungkap Aswin dalam sambutannya.
Ia mengajak seluruh warga untuk aktif mengawasi jalannya pemilu guna memastikan prosesnya berjalan sesuai dengan ketentuan dan prinsip keadilan. Sebagai bagian dari ajakan tersebut, Aswin juga berharap bahwa dengan partisipasi aktif dari berbagai pihak, Pemilu Serentak 2024 dapat menjadi tonggak penting untuk memperkuat demokrasi di Indonesia. Ia menegaskan bahwa keterlibatan masyarakat yang penuh dalam pengawasan akan membantu menciptakan pemilu yang lebih bersih dan terhindar dari manipulasi.
“Pemilu yang sukses dan berkualitas adalah hasil dari kolaborasi yang baik antara semua elemen masyarakat. Mari kita jaga integritas dan kepercayaan publik agar pemilu kali ini dapat memperkokoh fondasi demokrasi kita,” tambahnya.
Selain itu, Aswin juga menekankan pentingnya netralitas dari Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI, dan Polri. Semua pihak yang terlibat dalam tugas negara diharapkan untuk tidak terlibat dalam politik praktis atau mendukung calon tertentu dalam Pemilu 2024. “Netralitas adalah syarat utama bagi terciptanya pemilu yang jujur dan adil,” jelasnya.
Hingga saat ini, Aswin mengungkapkan bahwa belum ada laporan pelanggaran serius terkait kampanye Pilkada yang tengah berlangsung, baik untuk Pemilihan Gubernur maupun Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di tingkat Kabupaten/Kota. Meski begitu, ia menegaskan bahwa apabila ditemukan pelanggaran, pihak yang terlibat akan diproses sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Rapat koordinasi ini juga dihadiri oleh berbagai elemen masyarakat, termasuk perwakilan partai politik, kelompok mahasiswa, organisasi masyarakat, serta media jurnalis.
Selain itu, sejumlah narasumber yang berkompeten dalam bidang hukum dan pengawasan pemilu turut memberikan masukan, seperti Kapolda yang diwakili oleh Kasubdit, Kejaksaan yang diwakili oleh fungsional jaksa, serta Kesbangpol yang diwakili oleh Pj. Sekretaris Kesbangpol.
Tidak ketinggalan, para penggiat pemilu dan pihak-pihak terkait lainnya, seperti Nazir Salim Manik, seorang tokoh pemilu, turut hadir untuk memberikan pandangannya tentang langkah-langkah yang perlu diambil untuk menyukseskan pemilu mendatang. (*)
Baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News.