Disrupsi.id, Medan – Amerika Serikat dan China mendesak penghentian segera konflik bersenjata antara Thailand dan Kamboja yang memanas sejak pekan lalu. Dalam pernyataan resmi pada 24 Juli 2025, juru bicara Departemen Luar Negeri AS, Tommy Pigott, menyampaikan keprihatinan mendalam atas eskalasi bentrokan di perbatasan kedua negara. AS juga menuntut perlindungan warga sipil dan penyelesaian damai melalui dialog.
Presiden AS Donald Trump menegaskan sikap kerasnya terhadap kedua negara. Dalam percakapan telepon pada 26 Juli, Trump memperingatkan bahwa jika pertempuran berlanjut, AS akan menghentikan negosiasi dagang dan memberlakukan tarif hingga 36 persen terhadap ekspor Thailand dan Kamboja mulai 1 Agustus.
Sebagai langkah diplomasi, Trump dijadwalkan memfasilitasi pertemuan perdamaian di Selangor, Malaysia, pada 28 Juli 2025. Perdana Menteri Kamboja Hun Manet dan PM sementara Thailand Phumtham Wechayachai telah menyatakan kesediaan hadir untuk membahas gencatan senjata. Mediasi ini akan diselenggarakan oleh Malaysia selaku Ketua ASEAN, dengan dukungan AS dan China.
Sekretaris Negara Marco Rubio mengonfirmasi bahwa tim diplomatik AS telah berada di Malaysia untuk memastikan jalannya perundingan. “Kami ingin konflik ini selesai sesegera mungkin,” ujarnya.
Sementara itu, China melalui juru bicara Kementerian Luar Negeri, Guo Jiakun, juga mendesak kedua negara untuk menahan diri. Beijing menekankan pentingnya penyelesaian damai melalui dialog, mengingat Thailand dan Kamboja merupakan anggota penting ASEAN dan negara bertetangga yang selama ini bersahabat.
Dalam pernyataan terbaru 27 Juli, China menegaskan tetap bersikap netral, menjalin komunikasi erat dengan kedua belah pihak, dan siap memfasilitasi perundingan baik melalui ASEAN maupun jalur bilateral. Menteri Luar Negeri China Wang Yi juga telah bertemu dengan Menlu Thailand Maris Sangiampongsa di Kuala Lumpur untuk memperkuat upaya diplomatik.
Di sisi lain, Rusia turut menyuarakan keprihatinan. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia, Maria Zakharova, menegaskan pentingnya menahan diri dan menghindari eskalasi militer. Rusia menyerukan penyelesaian melalui jalur diplomatik dan konsultasi internal ASEAN. Zakharova juga menyinggung bahwa sengketa perbatasan semacam ini merupakan “warisan kolonialisme” yang memerlukan solidaritas regional agar tidak memicu konflik berkepanjangan. (pujo)
Baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News.