disrupsi.id - Medan | Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Togap Simangunsong mengatakan berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sumut tercatat 80 kejadian kebakaran hutan dan lahan sejak 1 Juni-13 Juli 2025. Dari jumlah itu, total luas hutan dan lahan yang terbakar sekitar 1.804,95 hektare.
"Dalam beberapa bulan ini, laporan Karhutla terus mengancam keberlanjutan kawasan, merusak keanekaragaman hayati, mengganggu pariwisata, dan menurunkan kualitas udara yang berdampak terhadap kesehatan masyarakat," kata Togap dalam Rapat Koordinasi Penanganan Karhutla di Kawasan Geopark Danau Toba, Kamis (17/7/2025).
Dari 80 kejadian tersebut, tercatat 40 kejadian berada di wilayah Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN), yang meliputi wilayah tujuh kabupaten. Sementara 40 kejadian lagi berada di luar wilayah KSPN, yang meliputi 14 kabupaten/kota.
"Gubernur meminta semua pihak terkait bersinergi melakukan upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di kawasan Danau Toba. Seperti patroli terpadu, pemetaan daerah rawan, penyuluhan kepada masyarakat, melibatkan tokoh adat dan agama dalam kampanye pembakaran lahan," ujar Togap,
Sebagaimana diketahui, kawasan Danau Toba telah ditetapkan sebagai UNESCO Global Geopark, yang memiliki nilai ekologis, geologis, dan budaya yang sangat tinggi. Namun kawasan ini juga rentan terhadap kerusakan lingkungan akibat aktivitas pembakaran lahan baik secara sengaja maupun tidak sengaja.
Kepala BPBD Sumut Tuahta Ramajaya Saragih melaporkan, data kebakaran hutan dan lahan di luar KSN Danau Toba seperti Kabupaten Tapanuli Tengah (10 kejadian), Padanglawas Utara (7), Sibolga (5), Langkat (4), Labuhanbatu Utara (2), Nias Utara 2), Padanglawas (2), Tapanuli Selatan (2), Batubara (1), Deliserdang (1), Mandailing Natal (1), Nias Barat (1), Sergai (1), dan Kota Padangsidimpuan (1).
Sedangkan Karhutla yang terjadi di wilayah KSPN meliputi Kabupaten Samosir (12), Toba (9), Karo (8), Simalungun (4), Humbanghasundutan (3), Tapanuli Utara (2), dan Dairi (3 kejadian).
"Rapat ini bertujuan untuk meningkatkan koordinasi dan sinergitas antara pemerintah provinsi, TNI/Polri, pemerintah kabupaten/kota, kementerian, dan perangkat daerah terkait lainnya untuk melakukan kesiapsiagaan dalam rangka penyelenggaraan penanggulangan bencana karhutla," ucapnya. (*).
Baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News.