disrupsi.id - Medan | Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) berencana mengimplementasikan kebijakan lima hari sekolah mulai tahun ajaran baru 2025. Gubernur Sumut, Bobby Nasution, menekankan pentingnya kolaborasi antara sekolah dan orang tua dalam membentuk karakter anak di era penerapan sistem ini.
Pernyataan tersebut disampaikan Bobby saat membuka Focus Group Discussion (FGD) tentang rencana penerapan lima hari sekolah di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumut, Medan, Kamis (3/7/2025). Menurutnya, pembelajaran karakter tidak cukup hanya diserahkan kepada pihak sekolah. Peran orang tua sangat krusial dalam membimbing anak-anak di luar lingkungan sekolah.
“Kami mendorong agar ada satu atau dua hari dalam sepekan di mana orang tua lebih intensif terlibat dalam pengasuhan dan pembelajaran anak. Jangan sampai waktu luang setelah pulang sekolah justru diisi sepenuhnya dengan bimbingan belajar komersial,” ujar Bobby.
Evaluasi Penerapan untuk Jenjang SD dan SMP
Bobby mengimbau para Bupati dan Wali Kota di Sumut untuk mengkaji potensi penerapan sistem lima hari sekolah pada jenjang SD dan SMP. Hal ini penting karena kewenangan pengelolaan pendidikan dasar berada di bawah pemerintah kabupaten/kota, sementara Pemprov hanya memiliki wewenang atas SMA, SMK, dan SLB.
“Kami harap penerapan di tingkat dasar juga dikaji secara menyeluruh—apa saja manfaatnya, bagaimana dampaknya terhadap anak dan keluarga,” tambahnya.
Selain kebijakan lima hari sekolah, Bobby juga menyoroti percepatan program sekolah gratis di Sumut yang sejalan dengan visi pendidikan Presiden Prabowo Subianto. Ia telah menginstruksikan Dinas Pendidikan Sumut untuk segera merealisasikan program tersebut.
Tidak hanya itu, Gubernur juga tengah mempersiapkan pembangunan sekolah unggulan, terutama di wilayah kepulauan seperti Nias. Ia menargetkan lima sekolah unggulan dapat dibangun selama masa kepemimpinannya.
“Target kami satu sekolah unggulan dibangun setiap tahun. Mudah-mudahan bisa mencapai lima,” kata Bobby optimistis.
Program ini mendapat respons positif dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk DPRD Sumut. Ketua DPRD Sumut, Erni Ariyanti, menyatakan dukungannya atas inisiatif Gubernur.
“Kami mendukung penuh program-program pendidikan yang bertujuan meningkatkan kualitas generasi muda di Sumatera Utara,” ungkap Erni.
Dinas Pendidikan Sumut pun telah melakukan sejumlah persiapan penting untuk mendukung implementasi sistem ini. Mulai dari penyusunan kajian akademik, diskusi lintas sektoral, sosialisasi kepada siswa dan orang tua, hingga survei publik serta pengembangan sistem pelaporan dan pemantauan.
FGD tersebut turut dihadiri oleh para kepala daerah kabupaten/kota, perwakilan Kementerian Pendidikan, para kepala cabang dinas pendidikan, akademisi dari berbagai universitas negeri dan swasta, tokoh masyarakat, serta pemangku kepentingan lainnya. (*)
Baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News.