disrupsi.id - Medan | Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, memberikan pernyataan resmi menanggapi penangkapan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Sumut, Topan Ginting, dalam operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Penangkapan ini menambah daftar panjang pejabat di lingkungan Pemprov Sumut yang tersandung kasus korupsi.
Bobby menegaskan bahwa dirinya sejak awal menjabat telah secara konsisten mengingatkan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) di bawah kepemimpinannya untuk menjauhi praktik korupsi, khususnya dalam pelaksanaan proyek pemerintah.
"Sudah berkali-kali saya ingatkan, jangan main-main dengan proyek. Kita semua diberi amanah dan wewenang, tapi itu harus disertai dengan tanggung jawab dan integritas,” ujar Bobby kepada awak media di Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro, Medan, Senin (30/6/2025).
Penangkapan Topan Ginting menambah jumlah pejabat Pemprov Sumut yang terseret kasus korupsi menjadi tiga orang. Bobby pun mengaku sangat menyayangkan peristiwa ini, mengingat upaya pencegahan telah berkali-kali disuarakan.
“Ini sudah yang ketiga kalinya pejabat OPD kami terjerat kasus korupsi. Tentu ini mengecewakan, karena peringatan sudah sering kami sampaikan,” lanjutnya.
Meski demikian, Bobby menegaskan bahwa Pemprov Sumatera Utara akan bersikap kooperatif dan mendukung sepenuhnya proses hukum yang sedang dijalankan oleh KPK. Ia menilai langkah penegakan hukum harus dihormati sebagai bagian dari upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel.
Kasus ini kembali menyorot pentingnya penguatan sistem pengawasan internal di lingkungan pemerintahan daerah. Bobby Nasution, yang dikenal aktif mendorong reformasi birokrasi dan transparansi dalam tata kelola pemerintahan, menekankan pentingnya integritas di setiap lini, terutama dalam pengelolaan proyek-proyek publik yang rawan penyalahgunaan.
Dengan komitmen tersebut, diharapkan penegakan hukum dan pembenahan internal di Pemprov Sumut dapat menjadi momentum memperkuat kepercayaan publik terhadap aparatur negara. (*)
Baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News.