Etalase Barang Impor Luxury

DPP PDI Perjuangan: Anggota DPRD Dukung Bobby Nasution Harus Dipecat

disrupsi.id - Batubara | DPP PDI Perjuangan memperingatkan seluruh kadernya termasuk anggota DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota se-Sumut akan dipecat jika berpihak ke pasangan calon Bobby Nasution - Surya di Pilgub Sumut 2024

"Misalnya berpihak ke calon lain, dalam hal ini ke nomor urut satu Bobby Nasution, sanksi tegasnya adalah dipecat," kata Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Ideologi dan Kaderisasi, Djarot Saiful Hidayat saat Rapat Kerja Cabang Khusus (Rakercabsus) DPC PDIP Kabupaten Batubara, Minggu (27/10/2024).

Oleh karena itu, Djarot mengingatkan seluruh kader agar memperjuangkan kemenangan pasangan calon Edy Rahmayadi - Hasan Basri Sagala yang diusung PDI Perjuangan.

"Kalau anggota DPRD memasang dua kaki, tiga kaki dan dukung Bobby, tidak mendukung calon kita (Edy Rahmayadi-Hasan Basari Sagala). Sudah jelas sanksinya, harus dipecat," tegas Djarot.

Tak hanya itu, Djarot juga mengingatkan kepada TNI/Polri untuk untuk menjunjung netralitas di Pilgub Sumut 2024. Jangan pernah melakukan intimidasi terhadap masyarakat, untuk menentukan sikap pilihannya, kepada salah satu paslon di Pilgub Sumut 2024.

"Seluruh keluarga besar TNI/Polri, harus netral. Untuk polisi, please netral, jangan melakukan intimidasi, jangan menakuti rakyat. Tolong jaga situasi dan kondisi ini. Untuk TNI/Polri netral, ASN dan Kepala Desa netral. Berikan kebebasan kepada rakyat Sumut, untuk memilih pilihannya sebaik-baiknya," sebut Djarot. 

Djarot juga meminta kepada Bawaslu untuk tidak pandang buku untuk menindak pelanggaran di Pilgub Sumut dan memproses segala laporan disampaikan kepada masyarakat, terhadap seluruh pelanggaran.

"Untuk Bawaslu tegas, kalau ada pelanggaran segara diproses dan diadili. Agar demokrasi di Sumut berjalan dengan baik, dengan bersih, jujur," kata Djarot. 

Djarot mengimbau kepada masyarakat, untuk aktif melakukan seluruh tahapan Pilkada Sumut ini, hingga pemungutan suara nantinya. Jangan segan-segan untuk melaporkan segala pelanggaran yang terjadi.

"KPU juga jangan main-main dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai penyelenggaraan Pemilu pada Pilkada Sumut tahun 2024. Kalau kejadian, di desa segara dilaporkan dan bersuara," ucap Djarot. (*)

Baca Juga

Baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News.

Lebih baru Lebih lama

نموذج الاتصال