disrupsi.id - Medan | Gubernur Sumatera Utara, Muhammad Bobby Afif Nasution, menegaskan komitmennya untuk memperkuat layanan publik, kesehatan, dan pendidikan yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat. Fokus tersebut merupakan bagian dari agenda prioritas Pemprov Sumut untuk periode kepemimpinannya bersama Wakil Gubernur 2025–2029.
Dalam pertemuan bersama Kepala Perwakilan Ombudsman RI Sumut, Herdensi Adnin, di Kantor Gubernur Sumut, Selasa (15/7/2025), Bobby menyampaikan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan lembaga pengawas layanan publik guna memastikan kualitas pelayanan yang merata dan responsif di seluruh daerah.
Gubernur Bobby menyoroti langkah strategis Pemprov Sumut dalam menerapkan program Universal Health Coverage (UHC). Inisiatif ini bertujuan menjamin seluruh penduduk Sumut mendapatkan akses layanan kesehatan yang terjangkau dan berkualitas, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
"Sumatera Utara adalah salah satu provinsi besar dengan tantangan pemerataan pelayanan. Melalui UHC, kita berusaha memastikan semua warga, termasuk yang terdaftar dalam BPJS Kesehatan kelas tiga, dapat menerima layanan kesehatan yang layak," jelas Bobby.
Sebagai upaya mendukung sistem kesehatan yang berkelanjutan, Pemprov Sumut juga menggandeng berbagai universitas terkemuka untuk menyediakan beasiswa pendidikan dokter spesialis. Program ini dirancang dengan kontrak jangka panjang guna memastikan para tenaga medis tetap mengabdi di daerahnya masing-masing.
"Kami mengirim sembilan calon dokter dari Nias ke Universitas Indonesia (UI) dan memberikan kontrak 15 tahun agar mereka bisa kembali mengabdi di daerah asal tanpa berpindah-pindah," ujarnya.
Dalam aspek pelayanan publik yang lebih luas, Bobby menginstruksikan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Sumut untuk terus menjalin komunikasi aktif dan kolaboratif dengan Ombudsman Sumut. Hal ini dinilai penting guna merespons laporan masyarakat serta menjaga transparansi dan akuntabilitas birokrasi.
"Saya berterima kasih kepada Ombudsman yang terus menjalankan peran pengawasan dengan baik dan terbuka berdiskusi bersama kami. Ini penting untuk memperbaiki pelayanan publik di semua sektor," tutur Bobby.
Sementara itu, Herdensi Adnin melaporkan bahwa pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun ajaran 2025/2026 di Sumut berjalan relatif lancar. Jika pun ada kendala, menurutnya, penanganan cepat dari pihak terkait sudah cukup memuaskan.
Terkait layanan kesehatan, Ombudsman menyoroti beberapa isu yang masih menjadi perhatian publik, seperti ketersediaan obat-obatan dan akses layanan BPJS Kesehatan kelas tiga di sejumlah rumah sakit daerah.
Ia juga menyampaikan bahwa pihaknya terus melakukan penilaian kinerja pelayanan publik di tingkat provinsi hingga kabupaten/kota, demi mendorong perbaikan layanan yang langsung berdampak ke masyarakat.
"Kami berharap pelayanan publik yang menyentuh kebutuhan dasar warga seperti kesehatan dan pendidikan dapat terus ditingkatkan, agar masyarakat merasa terlayani secara adil dan cepat," ujar Herdensi.
Dalam pertemuan tersebut turut hadir Plt Asisten Administrasi Umum Pemprov Sumut Candra Dalimunte, Inspektur Provinsi Sulaiman Harahap, Kepala Biro Organisasi Deddy Jaminsyah Putra Harahap, serta jajaran pimpinan Ombudsman RI Perwakilan Sumut. (*)
Baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News.