Bobby Nasution Dukung Langkah BPN Selesaikan Konflik dan Sertifikasi Tanah



disrupsi.id - Medan | Gubernur Sumatera Utara, Muhammad Bobby Afif Nasution, menyatakan dukungan penuh terhadap program strategis yang dijalankan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Wilayah Sumut. 

Program tersebut meliputi penataan batas lahan, percepatan sertifikasi tanah, hingga penyelesaian konflik agraria, termasuk pengamanan aset milik Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

Pernyataan ini disampaikan Bobby Nasution saat menerima kunjungan Kepala Kantor Wilayah BPN Sumut, Sri Pranoto, di Kantor Gubernur Sumut, Jalan Pangeran Diponegoro, Medan, Rabu (30/4). 

Baca Juga

    Menurut Bobby, kompleksitas persoalan lahan di Sumut perlu ditangani secara kolaboratif dan komprehensif. Ia menyoroti berbagai isu seperti tumpang tindih kepemilikan, penguasaan lahan eks-HGU, serta penggunaan lahan milik pemerintah dan BUMN oleh masyarakat.

    “Permasalahan tanah bukan hanya urusan instansi pemerintah atau BUMN, tetapi menyangkut kepentingan masyarakat luas. Ini harus menjadi prioritas bersama untuk diselesaikan,” ujar Bobby.

    Ia juga menekankan pentingnya percepatan sertifikasi aset tanah Pemprov Sumut guna memperkuat kepastian hukum dan mencegah klaim oleh pihak yang tidak berwenang. Sertifikasi tanah, jelasnya, adalah langkah krusial untuk menjaga dan mengamankan aset publik.

    Sri Pranoto, selaku Kepala Kanwil BPN Sumut, mengapresiasi sinergi yang dibangun bersama Pemprov Sumut. Ia menegaskan bahwa BPN terus melakukan pemetaan dan inventarisasi aset tanah di seluruh wilayah Sumatera Utara sebagai bagian dari upaya penertiban administrasi pertanahan nasional.

    “Dukungan dari Pemprov Sumut sangat penting dalam mempercepat proses penyertifikatan tanah, baik milik pemerintah maupun masyarakat. Kami juga telah berdialog dengan masyarakat di area-area konflik, dan sebagian besar mendukung program ini,” jelas Sri Pranoto.

    Ia menambahkan bahwa salah satu tantangan yang kerap dihadapi adalah ketidaksesuaian data batas wilayah antar pihak. Oleh karena itu, BPN akan melakukan verifikasi dan pemetaan ulang berdasarkan peta resmi yang dimiliki lembaga tersebut.

    Pertemuan strategis ini juga dihadiri oleh sejumlah pejabat penting, termasuk Asisten Pemerintahan Basarin Yunus Tanjung, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Sumut Ramadani Lubis, serta jajaran pimpinan BPN Sumut lainnya. (*)

    Baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News.

    Lebih baru Lebih lama

    نموذج الاتصال