Etalase Barang Impor Luxury

Sumut Masuk 10 Provinsi Inflasi Terendah di Februari 2024

Sumut Masuk 10 Provinsi Inflasi Terendah di Februari 2024


disrupsi.id - Medan | Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) optimistis pengendalian inflasi bisa tetap terjaga, dengan melakukan berbagai langkah. Di antaranya dengan melaksanakan pasar murah, serta melakukan Gerakan Sumut Menanam, seperti sayur dan cabai. 

Pj Gubenur Sumut Hassanudin mengatakan inflasi di Sumut pada Februari 2024 secara year on year (y-on-y) sebesar 2,50%. Sumut masuk 10 provinsi dengan inflasi terendah nasional. Sementara itu, inflasi nasional saat ini mencapai 2,75%.

 " Jadi Kita harus tetap waspada, ada beberapa komoditas penyumbang inflasi di Sumut termasuk beras, daging ayam dan cabai merah. Kita harus mengotimalkan kerja sama antar daerah dengan menyuplai pasokan ke daerah-daerah defisit, dari daerah surplus agar kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi," kata Pj Gubernur Sumut Hassanudin usai mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah Bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian secara virtual di Medan

Selain itu , dalam menekan laju inflasi Pemprov Sumut juga mendorong program mudik gratis pada hari Raya Idulfitri 1445 H bagi masyarakat yang ingin berlebaran di kampung halaman.

“Terima kasih kepada Bapak Presiden yang telah memberikan berbagai bantuan pangan untuk masyarakat Sumut. Bantuan ini sangat penting bagi masyarakat Sumut, terutama dalam upaya menjaga stabilitas pangan dan menekan inflasi, serta mengantisipasi krisis pangan," ucapnya.

Terpisah, Mendagri Tito Karnavian  mengatakan permasalahan inflasi ini harus dijadikan atensi, karena sangat penting untuk menjaga situasi ekonomi dan membantu masyarakat.

“Kita harus bersyukur pertumbuhan ekonomi Indonesia di atas 5%, dan diakui oleh dunia pertumbuhan ekonomi kita bagus,” ujarnya.

Tito menambahkan, inflasi di Februari 2,75% (Y-o-Y) naik dibandingkan bulan sebelumnya yakni 2,57% (Y-o-Y). Tito mengatakan dengan adanya kenaikan beberapa komoditas harga barang dan jasa, perlu diimbangi dengan kemampuan daya beli masyarakat. 

"Karenanya salah satu upaya dari pemerintah untuk memperkuat daya beli adalah dengan membantu masyarakat melalui beberapa program seperti bantuan sosial prakerja, sehingga tidak memberatkan masyarakat, " urainya. (*) 

Posting Komentar

Lebih baru Lebih lama

نموذج الاتصال